Memahami Konstitusi & Menyelamatkan Kekayaan Alam

Konstitusi adalah kesepakatan bersama yang mutlak diperlukan sebagai landasan hidup bernegara dalam sebuah tatanan masyarakat plural, multi-etnik, multi-kultur, multi-religi, yang hidup dalam keragaman tinggi. Karena itu konstitusi harus menjamin kemerdekaan setiap individu, tetapi dibatasi agar tidak mengurangi kemerdekaan orang lain. Filosofi kebebasan terbatas ini banyak dibahas dalam konteks politik, tapi kurang dibahas penerapannya dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah pasti untuk melakukan eksplorasi agar dihasilkan kebijakan yang tepat sesuai dengan pasal-pasal ekonomi konstitusi suatu Negara.

Negara memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui UUD atau konstitusi. Karena itu penyelenggara negara harus bertanggung jawab akan keterjangkauan, ketersediaan, ketahanan nasional, kemerataan, serta keadilan dari kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi (migas), batubara dan lainnya, sehingga dapat dikonsumsi atau diproduksi optimal guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks ini, bisa dipahami bahwa menjadi presiden RI itu sangat berat, berbeda dengan presiden negara lain yang tidak memiliki pesan seperti Pasal 33 UUD 1945.

Siapakah yang dimaksud “rakyat” dalam Pasal 33 tersebut? Tentu saja bagi rakyat adalah kata lain untuk semua warga negara Indonesia, tanpa kecuali. Dalam hal ini berarti bahwa pelaksanaan pasal tersebut tidak boleh mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah untuk memakmurkan seluruh rakyat dalam segala tingkatan sosialnya. Oleh karena itu penggunaan logika pasar yang sehat dan wajar guna mengurangi beban keuangan negara bisa jadi tidak masuk logika rakyat awam.

Penjelasan tentang arti kata “menguasai” ditemui dalam UUPA No. 5 tahun 1960 yang dalam pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai dari Negara termaksud memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Jelaslah bahwa arti kata hak menguasai dari negara tidak sekedar memiliki, tetapi lebih luas dari itu.

Sebenarnya UUD 1945 (kalau kita semua masih sepakat) mengatur banyak hal yang berkaitan dengan masalah perekonomian, seperti halnya APBN, Bank Indonesia, mata uang, nilai tukar, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Karena itu karakteristik ekonomi Indonesia yang sesuai dengan amanah konstitusi seharusnya dipahami melalui pasal-pasal 23, 27 ayat (2), 33, dan 34 secara terintegrasi, agar diperoleh pengertian yang lebih tepat.

Kecenderungan para reformis Pasca Orde Baru adalah menunjukkan “ketertinggalan” pemikiran para founding fathers bangsa ini, tergambar dari sikap yang mengabaikan filosofi ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sendiri. Kita telah mengabaikan apa yang disebut ekonomi konstitusional, satu isu ekonomi yang membahas arti ekonomi dengan menjadikan pasal-pasal ekonomi konstitusi sebagai acuan. Cabang ilmu ekonomi ini terutama dikembangkan oleh James Buchanan, pemenang Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1986. Konstitusi merupakan kendala karena merupakan kesepakatan bersama sebuah bangsa, atau sebagai kontrak sosial yang berlaku untuk semua warganegara, tanpa kecuali.

Penjelasan pasal 33 menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi: “… produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.” Uraian ini menuntut adanya good governance dalam ekonomi Indonesia, karena itu harus memiliki sifat transparansi dan akuntabilitas.

Penjelasan pasal 23 UUD 1945 asli dengan pernyataan: Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Pada bagian lain penjelasan dinyatakan pula: Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Dua pengertian ini menyimpulkan, ekonomi Indonesia adalah ekonomi pertukaran (exchange economy), ekonomi pasar dengan uang, serta tidak menganut sistem nilai-tukar mengambang.

Karena itu semua langkah negara harus mempunyai sasaran untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan produksi harus dikerjakan oleh semua, lapangan kerja penuh. Semua orang harus ikut dalam produksi, sehingga sistem ekonomi yang dapat menyebabkan pengangguran luas tidak sesuai pada konstitusi, sebagaimana juga tertera dalam pasal 27 ayat (2).
Contoh yang paling kasat mata adalah kebijakan pemerintah dibidang pertambangan menunjukkan gejala betapa pengambil kebijakan di negeri ini sama sekali tidak perduli dengan konstitusi. Dalam banyak hal yang berkaitan dengan pengekploitasian kekayaan alam, kebijakan pemerintah cenderung memberikan peluang untuk para pemegang kuasa pertambangan (swasta asing maupun lokal) untuk mengejar keuntungan jangka pendek semata-mata. Kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara, dalam kenyataannya ”dikuasai” oleh segelintir orang saja.
Padahal saat ini kita harus meninggalkan era pemerintahan yang cenderung eksploitatif terhadap kekayaan alam, yang jelas-jelas hanya memikirkan kepentingan jangka pendek. Eksploitasi kekayaan alam yang terkendali dan hanya untuk kepentingan rakyat, harus tercermin mulai dari APBN, Undang-Undang dan aturan-aturan dibawahnya.
Karena itu untuk menjamin ketersediaan pasokan sumber energi primer dimasa mendatang, pemerintah harus menetapkan ketentuan tentang stok nasional, sebagai perwujudan dari komitmen untuk menjaga kepentingan nasional jangka panjang tanpa meninggalkan kepentingan jangka pendek. Selanjutnya dengan alasan untuk menjaga stok nasional maka pemerintah dapat memutuskan untuk melarang ekspor kekayaan alam. Stok nasional sebagai penyangga ketahanan negara merupakan alat pertahanan negara yang dapat digunakan bila terjadi kelangkaan, baik karena cuaca sebagai konsekwensi negara kepulauan maupun karena sebab lainnya. Langkah ini sudah umum diterapkan diberbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, bahkan China dan Korsel. Mengapa kita harus menunggu lebih lama lagi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s