Memanfaatkan Tenaga Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik

Indonesia secara resmi dicatat sebagai negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar didunia dengan potensi sebesar 27.441 MW dari 256 lokasi daerah panas bumi teridentifikasi (November 2007). Dari jumlah lokasi tersebut 62,1 % masih pada tahap penyelidikan pendahuluan, 32,04% pada tahap penyelidikan rinci, 3,13 % pada tahap pengeboran eksplorasi dan siap dikembangkan, dan baru 2,73 % yang berproduksi.

Karena itu salah satu petinggi pemerintah ditahun 2008, pernah sesumbar mengatakan bahwa pemerintah akan segera menambah total daya pembangkit listrik yang akan dibangun pada crash program tahap II ini mencapai sebesar 12.000 MW, dan sekitar 6.000 MW ditargetkan akan memanfaatkan sumber energi panas bumi. Menurut beliau, proyek-proyek pembangkit itu ditargetkan dapat beroperasi dalam jangka waktu lima tahun kedepan (2013), dan dengan adanya rencana tersebut maka kontribusi energi panas bumi dalam bauran energi nasional dapat mencapai 5 % pada tahun 2025 atau sekitar 9500 MW sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Hal ini berarti bahwa akan ada peningkatan pemanfaatan energi panas bumi rata-rata pertahunnya sebesar 435 MW, sebuah target yang sangat ambisius mengingat dari data tiga tahun terakhir, peningkatan status potensi menjadi cadangan siap berproduksi pertahunnya hanya rata-rata sekitar 250 MW (berasal dari 5 sampai 6 lokasi panas bumi yang disurvei).

Jelas terlihat disini bahwa peningkatan yang akan terjadi akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan laju pengembangan panas bumi seperti yang ditargetkan dalam KEN. Atau barangkal dapat dicapai jika ada upaya untuk ekstra kerja keras, ekstra insentif regulasi dan ekstra kemauan serta nihil konflik (bisa kah?)

Meskipun belakangan terlihat ada upaya perbaikan kebijakan, (setelah bertahun-tahun diwacanakan) mengingat kurang pengalaman maka pengembangan panas bumi untuk wilayah baru tetap membutuhkan waktu antara 8 – 10 tahun. Belum lagi harus dipersiapkan prosedur penyelesaian permasalahan perselisihan regulasi ditingkat pusat dan daerah diera otonomi sekarang. UU Panas Bumi sendiri telah menetapkan untuk menyerahkan lelang wilayah kerja panas bumi ke pemda provinsi, meskipun kita tahu bahwa tak semua provinsi siap dengan sumber daya manusia dan pendanaan. Akibatnya dari enam wilayah kerja yang pada bulan Desember 2007, diserahkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi, hanya Jawa Barat saja yang mampu melaksanakan lelang. Ketidaksiapan Pemda ini perlu dapat perhatian serius karena untuk proyek percepatan kelistrikan tahap II pemerintah berencana menetapkan 39 wilayah kerja panas bumi.

Masalah lain yang juga berpotensi menjadi penghambat adalah keberadaan cadangan panas bumi yang sebagian besar berada dibawah hutan konservasi dan hutan lindung. Tumpang tindih persoalan dengan lahan kehutanan ini sangat mengkhawatirkan, karena memerlukan konsistensi dan kejelasan regulasi lintas sektoral yang tegas.

Selain itu diperlukan pemahaman berbeda dalam merumuskan tingkat efisiensi pengelolaan ketenaga listrikan. Karena panas bumi memerlukan payung usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sementara para pengambil kebijakan saat ini cenderung ingin melakukan privatisasi yang bermula dari konsep desintegrasi atau unbundling.

Negara yang saat ini sangat agresif untuk menarik investasi dalam mengelola panas bumi, antara lain adalah Cina dan Filipina. Kedua negara tersebut, memberikan insentif yang relatif menarik bagi investor dalam mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi. Cina yang saat ini sedang bersemangat mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik, memberikan insentif pembebasan pajak hingga delapan tahun. Itu pun di hitung setelah lapangan panas bumi sudah mulai berproduksi. Sedangkan Filipina, telah membebaskan pajak bagi investor panas bumi hingga enam tahun. Pembebasan pajak itu membuat pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik cukup berkembang di Filipina hingga ditahun 2007 mencapai kapasitas terpasang sebesar 1930 MW.
Sementara hingga saat ini di Indonesia pajak sudah berlaku sejak investor melakukan kegiatan eksplorasi. Ditambah dengan iklim investasi yang tidak menarik, karena harga pembelian PLN untuk energi panas bumi selalu tidak kompetitif apalagi rendahnya komitmen para politisi, hingga kini daya saing kita sangat rendah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s