Tentang Pertambangan Kita

Mestinya, pertambangan merupakan kekayaan alam yang penting dan menjadi modal yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah bangsa. Celakanya, setelah 63 tahun keberadaan negara, sumber daya alam tersebut belum banyak kontribusinya untuk mensejahterakan rakyat. Kegiatan pertambangan justru menimbulkan banyak persoalan seperti perusakan lingkungan, pelanggaran hak ulayat masyarakat, pelanggaran HAM, pertambangan tanpa izin, praktek korupsi dan rendahnya kontribusi keuangan.

Kontrak Pertambangan umumnya berlangsung lama (30 tahun atau lebih), dan dalam periode tersebut dapat terjadi banyak perubahan politik, aspirasi rakyat, perubahan peraturan. Setiap Kontrak Pertambangan selalu tunduk kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga jika undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan negara berubah, dengan sendirinya kontrak pertambangan juga harus diubah. Kodrat kontrak pertambangan yang demikian tersebut diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan Kontrak/Perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak dan harus tunduk terhadap ketentuan hukum publik.

Nasionalisasi bukanlah sesuatu yang tabu, ketentuan nasionalisasi dimungkinkan dalam rejim hukum penanaman modal, dengan syarat harus ada kompensasi yang wajar kepada kontraktor sesuai dengan real investment (nilai aset yang sesungguhnya). Kelemahan memang mungkin bisa timbul dari proses ini ketika memasuki prosedur arbitrase internasional untuk Dispute Settlement (Penyelesaian Sengketa), karena Indonesia dalam pengalamannya sering kalah dalam proses ini.

Menyangkut renegosiasi, kesepakatan yang dibuat harus tunduk pada ketentuan hukum publik. Bahkan tambang merupakan milik bangsa sehingga renegosiasi yang dilakukan harus sesuai Pasal 33 konstitusi UUD 45, yang menyatakan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus sudah menyiapkan kajian memadai atau menyeluruh untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak yang ada sekarang.

Yang harus pula dipertanyakan, apakah industri pertambangan memberikan kesejahteraan bagi daerah dan penduduk lokal. Fakta ini bisa digunakan untuk mendorong renegosiasi Kontrak. Pengetahuan mencermati laporan keuangan menjadi penting dimiliki oleh pemerintah. Banyak perusahaan pertambangan sering mengaku rugi, namun tidak mau melepaskan sahamnya ketika ditawar untuk dibeli. Perusahaan tersebut mengaku rugi sehingga berdampak kepada turunnya pembayaran ke pemerintah, namun menolak melepas sahamnya ketika mau dibeli.

Jika pola kebijakan pertambangan sekarang terus dijalankan, maka konflik akan terus terjadi, sebagaimana rakyat di sekitar pertambangan PT Inco yang dari tahun-tahun melakukan aksi menuntut keuntungan dari proyek pertambangan, berujung pada penangkapan masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s