Undang Undang Minerba untuk Kepentingan Siapa?

DPR dan pemerintah dibulan Desember ini akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang sudah dibahas selama 3,5 tahun sejak 4 Juli 2005.

Sejumlah pihak menilai bahwa UU Minerba yang baru ini belum menjawab persoalan pertambangan yang saat ini muncul, bahkan berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Pengurasan cadangan tambang dan mineral Indonesia akan dipercepat sebagai akibat kehadiran UU Minerba, karena kepentingan asing yang jelas diakomodasi UU tersebut.

Hak penolakan masyarakat tentang penetapan wilayah pertambangan tidak dicantumkan dalam UU Minerba. Mereka hanya mempunyai dua pilihan, ganti rugi sepihak atau memperkarakan ke pengadilan. Mereka juga beresiko dipidana setahun dan denda 100 juta, jika menghambat kegiatan pertambangan. Kawasan-kawasan lindung dan hutan adat akan semakin habis. Karena, alih fungsi dapat dilakukan dengan hanya izin dari pemerintah.

Begitu pula dengan persoalan pembuangan limbah dari kegiatan pertambangan yang sama sekali tidak mendapat perhatian. Hingga hamper dapat dipastikan bahwa UU ini tidak akan dapat efektif dalam penanganan dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang berdimensi ekologis.

Pasal 169 ayat a, UU ini menyatakan bahwa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya UU ini akan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak maupun perjanjian.

Sementara pada ayat b, disebutkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan paling lambat 1 tahun setelah UU diberlakukan, kecuali terkait penerimaan negara. Penerimaan negara yang dimaksud adalah upaya-upaya peningkatan penerimaan negara.

Kedua ayat tersebut memang terkesan kontradiktif. Di satu sisi, ingin memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang sudah berkontrak atau berjanji. Ini penting untuk menunjukkan kepastian iklim bisnis di Indonesia. Tetapi di sisi lain, pasal b mengharuskan seluruh ketentuan kontrak dan perjanjian yang sudah ada agar disesuaikan dengan UU Minerba. Bagaimana mau memberi kepastian kalau ketentuannya berubah?

Seperti diketahuui, dalam kontrak dan perjanjian yang dibuat pemerintah dengan perusahaan tambang, kedua pihak memiliki posisi yang sama sebagai pelaku kontrak/perjanjian. Lalu bagaimana jika perusahaan tambang keberatan mengubah isi kontrak? Apakah ini akan menimbulkan potensi sengketa yang bisa berujung pada arbitrase?

Hingga saat ini baru PT Freeport yang menyatakan bersedia mengikuti arus UU Minerba. Pasal yang tidak jelas ini akan dimanfaatkan oleh PT Freeport– yang punya hak kontrak karya selama 33 tahun lagi (sampai 2041)? Dan dapat dibayangkan berapa ratus miliar dolar lagi kekayaan bumi ini yang terpaksa kita relakan.
Hal lain yang juga patut jadi pertanyaan, apakah apakah ketahanan energi nasional dimasa mendatang dapat terwujud setelah hadirnya UU Minerba ini?
UU ini memang kelihatan seperti ditujukan untuk menciptakan ketahanan energi nasional lewat wilayah pencadangan negara (WPN), khususnya untuk kepentingan pemenuhan bahan baku industri dan energi domestik (Pasal 28.a), namun UU ini terlihat sama sekali tidak mengarahkan secara konkret bagaimana mengelola tambang batu bara sebagai sumber energy primer yang strategis dalam konteks keamanan pasokan energy nasional.
Batu bara sebagai satu-satunya mineral berunsur karbon, selain minyak bumi, tentu harus dilihat sebagai sumber energy primer, bukan sekedar komoditas tambang. UU Minerba sama sekali tidak menyinggung persoalan Domestic Market Obligation (DMO) dan royalti batu bara, meskipun seolah-olah UU ini mengemas persoalan cadangan batubara dalam WPN.
Tanpa terlalu menitikberatkan masalah keamanan pasokan energi dan lingkungan hidup dimasa depan, UU ini membuka kesempatan bagi seluruh skala usaha investasi pertambangan, termasuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) pada Pasal 20, meskipun secara teknik pertambangan rakyat sulit menerapkan good mining practice.
Keamanan pasokan energi nasional seharusnya memerhatikan tiga elemen utama, yakni ketersediaan energi, proses dan konversi, serta sistem pengangkutan/logistik. Akses ke tenaga listrik yang baru mencapai 61% tentu harus sebagai pijakan dalam menata ketahanan energi nasional.
Menurut Pasal 3 UU No. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI, untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah:
a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
b. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
c. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:
1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;
2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri; dan
3. peningkatan devisa negara;

Anehnya dalam UU Energi ini, apa yang ditetapkan menurut ayat b seoalh dapat dilemahkan oleh ayat c. Dari kedua ayat ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah boleh menjual produk energy keluar negeri, dan kemudian dapat mengimpor produk energy lain untuk kebutuhan dalam negeri.

Pasal ini pulalah yang mengesahkan praktek penjualan gas dan batubara kita keluar negeri, sementara kita mengimpor BBM dan LPG dari luar negeri. Karena alasan transaksi penjualan migas dan batubara selama ini dilakukan hanya untuk peningkatan devisa maka dalam proses persetujuan untuk mengekspor tersebut sama sekali tidak pernah diperdulikan proyeksi jangka panjang kebutuhan dalam negeri. Akibatnya kita terikat dengan kontrak internasional dalam jangka panjang yang menyebabkan ketergantungan dan juga dirugikan secara ekonomis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s