JANJI PERUBAHAN UNTUK PEMILU 2009

Hanya sedikit politisi dinegeri ini yang punya waktu untuk memikirkan masa depan bangsa, hanya memikirkan program jangka pendek dari pemilu ke pemilu dan asyik menyalahkan masa lalu. Karena itu para elite politik hamper-hampir tidak punya perhatian dan kemauan untuk memikirkan pembangunan kembali ekonomi agar bangsa ini dapat keluar dari keterpurukan, dan berani memprediksi masa depan.
Hingga kini kebanyakan kita hanya terpesona karena disihir oleh isu pemberantasan korupsi yang bertebaran dimana-mana (setelah digoreng KPK), lalu kehabisan waktu dan energi untuk melihat bahwa ada hal sangat mendesak dan mendasar harus diperbaiki dinegara ini. Persoalan yang paling mendasar tersebut adalah mengejar ketinggalan dengan melakukan gerakan cepat dan konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kesejahteraan itu bukan sekedar sembako murah tapi memilih alternatif selain hanya patuh mengikuti pola perekonomian neolib yang digariskan/didikte IMF.
Parpol-parpol peserta pemilu 2009 bahkan terkesan tidak pernah mencoba menangkap pesan para founding fathers bangsa yang dituangkan dalam UUD 1945. Elite parpol pasca reformasi telah mengabaikan alternatif pemikiran yang disebut ekonomi konstitusional, satu cabang ilmu ekonomi yang membahas ekonomi dengan menjadikan pasal-pasal ekonomi konstitusi sebagai acuan.
Cabang ilmu ekonomi ini dipelopori oleh James Buchanan, pemenang Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1986. Beliau mempelajari bahwa selalu ada kendala yang ditimbulkan konstitusi sebuah negara dalam pembangunan sektor ekonominya. Kendala tersebut tidak dibahas dalam ilmu ekonomi standar. Padahal kendala ini merupakan komitmen utama sebuah bangsa, atau sebagai kontrak sosial yang berlaku untuk semua warganegara, tanpa kecuali. Apalah artinya sebuah bangsa kalau kontrak sosial yang paling utamanya justru tidak dipatuhi.
Saat ini, ketika globalisasi telah menguasai kehidupan sehari-hari kita maka para elite parpol tumbuh dengan sikap semakin pragmatis agar dapat survive dalam sebuah sistem yang disebut demokrasi. Mereka bahkan semakin lama semakin mengalami degradasi idealisme, karena tenggelam dalam mekanisme pengambilan keputusan “demokratis” di DPR. Bahkan dalam proses perekrutan kader (+caleg), parpol yang seharusnya mencari calom pemimpin yang berniat untuk mencerdaskan bangsa, malah menjadi ajang pertarungan popularitas atau dana semata.
Akibatnya lahir politisi (baik yang “bersih” maupun yang “busuk”) yang demi keberhasilan karir politiknya, cenderung mencari cara praktis untuk memenangkan pemilu, dan sekaligus menunjang partainya untuk memiliki posisi tawar kuat dalam melakukan transaksi kekuasaan. Proses inilah yang pada akhirnya menciptakan elite parpol yang semakin kurang peduli dengan perdebatan panjang tentang cara mensejahterakan rakyat
Dalam iklim globalisasi ini, para politisi sangat mudah terjebak untuk mengikuti faham neoliberal, sebuah paham yang bertolak belakang dengan paham negara kesejahteraan (welfare state). Menurut paham neoliberal, campur tangan negara dalam pasar sebagaimana yang dianjurkan oleh paham welfare state merupakan penyebab utama terjadinya kegagalan pasar. Para politisi lantas percaya bahwa tanpa pasar yang bebas, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi dan tanpa pertumbuhan ekonomi tidak ada kesejahteraan rakyat.
Lalu kemana elite parpol-parpol Islam yang seharusnya mampu mengusung ideologi alternatif? Mereka justru tampil dengan visi yang tidak jelas, dan hanya mampu bersuara lantang jika menghadapi masalah aliran sesat, pornografi, atau judi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ekonomi, terkesan tidak menguasai apa-apa, bahkan akhirnya hanya mampu melacurkan diri melalui koalisi untuk memperoleh kekuasaan bersama parpol-parpol lainnya, meskipun partai tersebut ternyata mengusung kepentingan Yahudi/AS ketimbang rakyat Indonesia/Ummat Islam.
Jadi tak heran tatkala Ketua Komisi DPR yang membawahi ESDM atau Pertambangan berasal dari sebuah Parpol Islam yang mengklaim diri bersih, malahan menghasilkan kebijakan Migas yang mengikuti kepentingan Pasar/USAID, bukan rakyat Indonesia. Meskipun jujur dan bersih, namun dengan segala keluguannya telah membantu lahirnya sebuah kebijakan harga migas Indonesia yang selalu mengikuti harga Pasar Komoditas di NYMEX New York yang penuh dengan para spekulan komoditas.
Sebagai pimpinan komisi, pejabat dari parpol Islam ini terkesan sama sekali tidak memperjuangkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, apalagi yang bernafaskan Islam. Hal ini membuktikan bahwa klaim politisi ”bersih” saja belum cukup, karena dibalik klaim tadi terjadi ratusan trilun kekayaan alam kita raib tanpa disadari sama sekali olehnya, bahkan oleh para elite parpol Islam ini.
Padahal ajaran Islam untuk hal-hal yang jadi kebutuhan rakyat seperti air, tidak mengikuti mekanisme pasar. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menggratiskan air kepada rakyat. Ketika seorang Yahudi menjual air dengan harga tinggi ke pada rakyat Madinah, maka Nabi meminta sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi tersebut. Sumur air tersebut dibeli, kemudian airnya dibagikan gratis untuk rakyat
Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal, yaitu air, rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan), dan api (migas/energi). (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
Parpol-parpol Islam saat ini adalah kelompok Islam Pragmatis dengan garis perjuangan yang tidak jelas. Kelompok pragmatis ini sangat mudah terpengaruh kepentingan jangka pendek. Meskipun memiliki semangat ke-Islaman yang tinggi namun tidak didasarkan pada kesadaran ideologi yang kuat. Dan gerak langkahnya dalam pertarungan politik cenderung mengambil cari aman karena lebih mengetengahkan kepentingan kelompok.
Sedangkan partai sekuler seperti Golkar, PDIP dan Partai Demokrat boleh saja terlihat saling serang dengan menonjolkan perbedaan untuk memperebutkan suara rakyat. Namun dari visi ekonominya, ketiga parpol ini sebenarnya tak ada bedanya, yaitu hanya menjadi agen neoliberalisme. Elite partai membodohi rakyat terus menerus sambil memupuk kekayaan lewat pembagian jatah kekuasaan.
Meskipun begitu, masih ada sedikit harapan pada pemilu 2009. Sosok Rizal Ramli (meskipun tidak jelas siapa pendukungnya), dan parpol baru seperti Partai Hanura dan Partai Gerindra secara eksplisit punya keinginan untuk merubah strategi perekonomian negara. Hal ini muncul dalam platformnya yang menjanjikan perubahan cara pengelolaan negara ini ke depan, tentunya dengan arah yang lebih baik. Kita perlu terobosan atau “banting setir” meninggalkan pola dan sistem pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah selama ini – bahkan sejak era Orde Baru – ke arah sistem ekonomi kerakyatan yang menekankan pasal 33 UUD 45 dan mandiri.
Memang semua parpol baru bisa jadi hanya sekedar mengubar janji, dan untuk itu jangan percaya sepenuhnya dengan janji parpol, apalagi kalau tak punya visi yang jelas. Tanpa visi yang jelas, dapat dipastikan bahwa kampanye itu hanya retorika belaka. Jika ada parpol berani menyodorkan visi yang jelas, mari kita buat kontrak politik untuk mengawasinya.

One response to “JANJI PERUBAHAN UNTUK PEMILU 2009

  1. Sudah saatnya menoleh pada partai politik ideologis HIZBUT TAHRIR yang selalu mengecam segala kemaksiatan (pornografi,dll) mempunyai thoriqoh (metode pelaksanaan) yang sangat jelas, punya konsep ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, kemasyarakatan yang jelas berbasis ideologi Islam, Ideologi bukan karangan manusia tapi diturunkan dari Sang Khaliq, Robbul Izati. Ayuuk !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s