LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KRISIS KETENAGALISTRIKAN

Masalah ketenagalistrikan di Indonesia merupakan masalah mendesak yang harus segera diatasi, yang apabila diabaikan akan berdampak kedalam seluruh sektor ekonomi. Ketidak-handalan PLN dalam menyediakan pasokan tenaga listrik akan memicu persoalan besar di masyarakat.

 

Langkah penyehatan PLN adalah sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi, jika kita masih menginginkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai jiwa bisnis PLN. Penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) yang diikuti oleh pengurangan subsidi secara bertahap memerlukan kebersamaan langkah dengan berbagai instansi pemerintah.

 

Langkah-langkah berat yang jadi PR Direksi PLN, setidak-tidaknya adalah untuk dapat menjalankan hal-hal sebagai berikut.

Jangka Pendek (kurang dari 6 bulan)

  1. Membangun image sebagai PLN baru, yang bersih dan transparan.
  2. Melengkapi crash-program pembangunan PLTU dengan turut memfasilitasi percepatan proses pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak.
  3. Membangun kembali rasa percaya diri para karyawan maupun kelembagaan, serta mengembangkan dialog tentang masalah alternatif pengelolaan BUMN ketenagalistrikan yang berkaitan dengan isu kompetisi dan unbundling.
  4. Membentuk tim khusus untuk segera memulai pelaksanaan proses pemenuhan kebutuhan gas. dengan target agar dalam waktu singkat pasokan gas untuk PLTGU/PLTG yang selama ini menggunakan lebih dari 7 juta kiloliter BBM dapat terpenuhi.
  5. Melaksanakan kajian finansial untuk melaksanakan terobosan untuk optimalisasi subsidi APBN/APBD
  6. Melaksanakan kajian terhadap struktur organisasi sesuai dengan revisi UU Kelistrikan.

Jangka Menengah (kurang dari 2 tahun)

  1. Partisipasi aktif PLN dalam menyusun kembali aturan-aturan yang berkaitan dengan tata niaga sumber energi primer (migas, batubara dan panas bumi).
  2. Melanjutan implementasi crash program pembangunan pembangkit listrik yang masih mengutamakan pemanfaatan panas bumi.
  3. Mentuntaskan perjuangan agar regulasi energi primer (batubara & gas) mendukung pemenuhan kebutuhan domestik untuk pembangkit tenaga listrik.
  4. Melaksanakan perencanaan perobahan organisasi dan anak-anak perusahaan, agar dapat mengoptimalkan SDM dan aset perusahaan sesuai implementasi UU Ketenagalistrikan yang baru.
  5. Kerjasama pengembangan energi alternatif (biofuel) dan pembentukan tim khusus untuk pengembangan unit usaha pembangkit listrik hybrid untuk daerah terpencil (biodiesel – surya dan angin).

Jangka Panjang

  1. Meningkatkan efisiensi teknis maupun administratif dengan sasaran ”single-digit losses”. Target ini dapat dicapai jika PLN mampu melakukan perbaikan jaringan, pemberantasan pencurian, perbaikan sistem penerangan jalan umum dan memperbaiki sistem pembacaan dan peneraan meter.
  2. Melakukan terobosan kebijakan finansial untuk mengurangi subsidi pemerintah kepada PLN secara bertahap, dan menggantikannya dengan pinjaman khusus dengan jaminan dan subsidi bunga dari pemerintah, sehingga kegiatan operasional PLN dapat terus terlaksana dengan resiko yang minimum.
  3. 3. Memberantas praktek-praktek mark-up biaya pengadaan maupun pelaksanaan pembangunan proyek-proyek melalui pengawasan prefentif dalam bentuk pre-audit terhadap seluruh rencana jangka panjang serta rancang bangun yang disiapkan. Proyek-proyek PLN tidak boleh jadi bancakan ”orang dekat pusat kekuasaan” maupun kroni pejabat PLN sendiri. Hal ini perlu digaris bawahi mengingat dimasa lalu nilai investasi selalu di ”mark up” mulai dari tahap disain sampai pengadaan barang, dan akibatnya akan menambah biaya tetap untuk produksi listrik per kWh.
  4. Mempelopori hijrah sikap dengan merubah paradigma usaha, dari sebuah tim ”birokrat regulator” menjadi ”enterprenur profesional”. Para direksi selain memiliki kompetensi teknis juga memililiki kemampuan untuk melakukan negosiasi bisnis, serta kreatif dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan.
  5. Merampingkan struktur organisasi melalui ”re-engineering process”  agar pendayagunaan SDM lebih effektif. Selain itu perlu dilakukan pengkajian kembali mata rantai suplai produksi listrik agar dapat dilakukan outsourcing yang tepat, bukan dengan mengembang biakkan anak cucu perusahaan seperti sekarang. Harus dilakukan upaya untuk meninjau kembali keberadaan anak-anak dan cucu perusahaan, yang meskipun terlihat menguntungkan, karena sifat monopolistiknya seringkali hanya menjadi parasit yang menyerap potensi keuntungan usaha PLN.
  6. Memberikan perhatian khusus kepada upaya-upaya untuk memperoleh sumber energi primer yang murah, melalui dukungan kepada pengembangan energi alternatif, memberikan sumbangan pikiran tentang tata niaga energi primer (batubara, gas alam dan panas bumi), agar benar-benar mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
  7. Mengupayakan dukungan pemerintah agar memfasilitasi pemecahan masalah-masalah finansial yang muncul karena tidak ”normal”nya kondisi PLN sebagai suatu business entity dalam memperoleh pendanaan atas proyek-proyek pengembangan infra strukturnya.
  8. Melakukan kajian ulang yang lebih komprehensif terhadap karakter beban di pulau Jawa, dan terhadap keandalan sistem yang digunakan sekarang dengan mempertimbangkan seluruh variabel-variabel ekonomi yang relevan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s