TENTANG KOMPETISI KETENAGALISTRIKAN

Kompetisi dalam dunia ketenagalistrikan merupakan hal baru yang dikaji secara intensif dalam dua dekade belakangan. Para pakar sepakat bahwa syarat utama untuk menerapkan kompetisi ketenagalistrikan adalah melalui proses unbundling, suatu proses pemisahan atau pemecahan bidang usaha. Karena itu dalam dunia ketenagalistrikan ide kompetisi dan unbundling lahir sebagai saudara kembar dari sebuah kesadaran bahwa sangat mustahil menerapkan kompetisi didalam sebuah industri yang terlanjur vertical integrated seperti usaha ketenagalistrikan ini.

Industri ketenagalistrikan selama berpuluh tahun dipercaya hanya ekonomis jika dioperasikan secara monopoli. Kondisi ini memperoleh pengakuan secara legal maupun politis melalui kehadiran sebuah perusahaan berskala besar seperti PLN. Artinya pemegang monopoli ketenagalistrikan ini melaksanakan kegiatannya mulai dari hulu (pembangkitan), transmisi & distribusi, hingga hilir (pelayanan pelanggan).

Sifat monopoli ini masih dipertahankan karena dikhawatiran akan muncul tambahan biaya transaksi akibat unbundling (dalam hal ini belum ada pembuktian secara empiris). Selain itu ada beberapa argumentasi teknis yang mnyebabkan mengapa monopoli ini masih terus dipertahankan, yaitu:

  • Hanya satu sistem jaringan penghantar listrik yang dapat dipasang diwilayah konsumen. Pemasangan lebih dari satu sistim tidak ekonomis dan kurang estetik.
  • Hanya satu sistem jaringan transmisi yang ekonomis terpasang.
  • Koordinasi antar generator pembangkit dan sistem transmisi memerlukan operator yang bekerja dibawah satu komando
  • Perencanaan jaringan transmisi & distribusi harus terintegrasi dengan tersedianya pembangkitan dan bahan bakar murah.

Oleh karena biaya pembangunan infra-struktur seperti pembangkit listrik ini membutuhkan dana yang sangat besar,  mustahil untuk tidak melibatkan pihak swasta asing. Atau dengan kata lain, swasta asing menjadi satu-satunya pilihan pada saat kondisi keuangan negara saat ini.

Karena itu seperti halnya di negera-negara berkembang lainnya, terjadi perdebatan sengit dari sisi ekonomi maupun politik. Perdebatan politik berpeluang memanas karena listrik selama ini difahami sebagai unsur pelayanan publik yang tergolong hajat hidup orang banyak, sesuatu yang menurut konstitusi hanya boleh dikuasai oleh negara.

Pihak yang menentang kompetisi seperti Serikat Pekerja mencurigai bahwa UU yang lahir pasca reformasi merupakan bagian dari proses liberalisasi yang datang bersama globalisasi. Artinya implementasi UU Ketenagalistrikan ini dipastikan akan memicu isu politik yang berpotensi menjadi konflik dan mengakibatkan munculnya biaya sosial tinggi yang akan membebani PLN maupun pemerintah.

Padahal penetapan apakah status monopoli dipertahankan atau tidak, merupakan bagian dari proses politik yang sepatutnya melalui proses dialog dan pengamatan atas aspirasi yang berkembang di masyarakat. Untuk itu selain merumuskan perangkat UU, perlu perumusan scenario planning yang cermat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Persoalan privatisasi ketenagalistrikan ini berpotensi menjadi dilema besar yang dapat menambah berat beban politik pemerintah, terlebih lagi karena lahir disaat negeri ini masih dilanda kesulitan finansial, dengan lingkungan birokrasi pemerintahan yang masih korup, serta banyaknya mitra kerja swasta yang culas.

Pemerintah dan politisi bisa saja memiliki sudut pandang berbeda, apalagi karena sudah terlanjur percaya bahwa privatisasi adalah obat mujarab untuk pemulihan ekonomi (meskipun khusus untuk industri ketenagalistrikan banyak yang meragukan efektifitasnya).

Selain keempat resiko privatisasi diatas, ada juga kemungkinan munculnyai bahaya lain, yaitu resiko kegagalan pengembalian pinjaman proyek, sebagai akibat langsung dari praktek pendanaan proyek-proyek pembangkit listrik swasta.

Pemilik listrik swasta dalam prakteknya hanya mampu menyediakan sebagian kecil saja dana yang diperlukan, sedangkan porsi terbesar disediakan oleh lembaga keuangan (bank asing). Jika terjadi kegagalan dimasa mendatang, maka secara tidak langsung tetap saja berpotensi menjadi beban hutang pemerintah melalui rekapitulasi perbankan.

Jika hal ini yang terjadi pastilah akan sangat menyakitkan hati rakyat, karena pada saat menjadi beban hutang pemerintah, aset infrastruktur ketenagalistrikan terlanjur menjadi milik asing yang jelas-jelas tak punya kepentingan atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal disaat proses ini baru saja dimulai, masyarakat akan banyak merasakan ancaman seperti kehilangan lapangan kerja, meningkatnya TDL serta menurunnya kwalitas dan kehandalan, dan semakin rusaknya lingkungan. Kalau begitu UU Ketenagalistrikan ini sebetulnya untuk siapa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s